TNI Dalam Undang – Undang dan Geng Motor

Masyarakat tidak lupa beberapa bulan lalu DPR mensahkan Undang – Undang Intelejen. Tepatnya pada tanggal 7 November 2011 RUU tersebut telah disahkan menjadi Undang Undang. Subtansi dari Undang – Undang tersebut mengindikasikan tentang kemabalinya era ferormasi kedalam era orde baru yang sebelumnya telah dialami oleh bangsa Indonesia ini. Era orde baru yang kala itu dialami oleh bangsa ini membungkam para aktivis mahasisa, lembaga swadaya, pers serta membatasi orang berkumpul untuk mengemukakan pendapatnya. Serentetan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat tidak mengurungkan niat para wakil rakyat itu untuk mensahkan peraturan perundang – undangan tersebut. Maksud dan tujuan dari Undang – Undang ini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan Negara dalam hal keamanan.

Undang – Undang Intelijen yang sudah berlaku ini mungkin masih dinilai kurang oleh aparat maupun Pemerintah. Maka setelah itu dirancanglah Undang – Undang Penanganan Konflik Sosial yang baru saja disahkan menjadi Undang – Undang. Undang – Undang ini bisa jadi merupakan produk dari Pemerintah atau aparat berwenang guna memperkuat Undang – Undang Intelijen yang sebelumnya telah disahkan. Undang – Undang Penanganan Konflik Sosial ternyata juga menemui jalan terjal pasca pengesahannya. Undang – Undang ini memberi indikasi institusi Tentara Nasional Indonesia atau yang sering kita singkat sebagai TNI untuk keluar barak guna meredam konflik yang sedang membara di suatu daerah. Hal ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Kalangan penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) menilai Undang – Undang ini sama dengan Undang – Undang Intelijen yang subtasnsinya melibatkan Tentara Nasional Indonesia turun ke jalan untuk menghalau orang – orang sipil yang notabennya dicurigai sebagai pengacau keamanan negara. Belum selesai sampai disini, keterlibatan Tentara juga mengundang trauma sendiri bagi para aktivis dan penggiat HAM pada era orde baru. Masih jelas teringat dibenak mereka ketika aksi pada Mei 1998 atau aksi – aksi sebelumnya mereka harus berhadapan dengan kumpulan orang – orang berbadan tegap dengan seragam loreng – loreng serta senapan panjang yang siap meletup dan mengancam nyawa mereka, bukan hal baru lagi bahwa yang dihadapi para aktivis itu adalah para TNI yang dimandatkan oleh Pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Memang prosedur pengerahan personil TNI tidak semudah seperti yang dilakukan pada masa Pemerintahan orde baru, di Undang – Undang Penanganan Konfik Sosial untuk mengeluarkan personil TNI dari baraknya tidak semudah asal perintah saja, melainkan ada prosedur – prosedur bertingkat yang harus dilewati oleh kepala daerah agar personil TNI bisa dikerahkan. Prosedur itu antara lain ketika POLRI tidak sanggup menganani konflik dan berkepanjangan, lalu dilanjutkan permintaan pengerahan personil TNI dari kepala daerah kepada Presiden dan selanjutnya tergantung Presiden memberikan ijin atau tidak pengerahan personil TNI itu.

Pada momen isu kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) lalu juga membuktikan eksistensi kekuatan dari TNI. Waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajaran TNI merapatkan barusan untuk menjaga daerah – daerah vital di lingkungan negara dan Pemerintahan. DPR tidak tinggal diam saja mengenai pengerahan TNI itu. DPR melalui Komisi I menentang kebijakan Presiden yang dianggap berlebihan itu, alasannya karna pengerahan TNI hanya untuk operasi darurat militer karena pemberontakan, negara dalam keadaan bahaya atau negara menghadapi peperangan. Selain itu, pengerahan personil TNI juga memerlukan sebuah persetujuan dari DPR. Dari hal ini kita boleh berspekulasi bahwa adanya keinginan dari personil TNI untuk terjun kembali ke masyarakat sipil dan  memiliki job seperti masa orde baru lalu. Bisa jadi para personil itu merasa ingin menunjukan kekuatannya karna merasa geli dan iri jika melihat apa yang dilakukan personil POLRI setelah reformasi dan pemisahan institusi antara TNI – POLRI

Belakangan Undang – Undang Intelijen dan Undang – Undang Penanganan Konflik Sosial rupanya sedang diuji oleh khalayak masyarakat. Adanya geng motor yang ada di ibukota Negara, Jakarta memberikan mandat tersendiri kepada aparat intelijen. Isu bahwa adanya beberapa oknum TNI yang terlibat di dalam geng motor tersebut memberikan pekerjaan rumah yang berat kepada otoritas intelijen. Keributan yang mencoreng wajah keanyamanan ibukota Negara rupanya masih mempertanyakan efektifitas dari adanya Undang – Undang Intelijen dan Undang – Undang Penanganan Konflik Sosial tersebut. Terlebih dalam salah satu Pasal Undang – Undang Intelijen itu menyebutkan bahwa tugas intelijen untuk mendeteksi kejadian – kejadian yang dimungkinkan mengganggu keamanan dan kepentingan Negara. Maka seharusnya dengan berlandaskan Undang – Undang Intelijen ini, aparat intelijen yang memiliki otoritas seharusnya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa melanggar ketentuan yang sebelumnya sudah diatur. Dugaan sementara adanya geng motor yang melibatkan beberapa oknum TNI ini disinyalir untuk ajang balas dendam atas kematian salah satu rekan satu korps mereka Kelasi Satu Arifin yang meregang nyawa karna dikeroyok oleh gerombolan komunitas motor. Kelasi Satu Arifin merupakan anggota staf khusus Panglima Komando Armada Barat Angkatan Laut. Kejadian ini menyulut rekan – rekan dari Kelasi Satu Arifin, aksi balas dendampun terjadi. Kelompok geng motor yang berciri khas pita kuning itu dengan bringas menghabisi kelompok – kelompok motor yanga ada dijalanan. Kelompok – kelompok motor yang menjadi korban tersebut disinyalir mengadakan balap motor liar setiap malam. Lemahnya penegakan hukum dan deteksi gangguan keamanan dijadikan alasan oleh geng motor yang brutal ini, ketika hukum positif kita tidak dapat mengatur tata kehidupan maka hukum rimba lah yang berlaku. Lalu dimana letak kekuatan dari kedua Undang – Undang yang telah dibentuk untuk menjaga keamanan negara ini ?Ataukah saat ini oknum personil TNI sedang menguji kekuatannya di koridor kriminal sebelum mereka bertugas di bidang penangkalan keamanan ?Ato bahkan geng motor oleh beberapa oknum TNI ini merupakan skenario agar lahir kerjasama keamanan yang lebih antara TNI – POLRI seperti patroli bersama sehingga TNI memiliki kontribusi dalam meredam kekacauan yang sedang terjadi ?Masyarakat bisa saja banyak berspekulasi mengingat bahwa kedua Undang – Undang ini mengandung unsur pelibatan personil TNI. Efektifitas dibentuknya Undang – Undang ini sedang diuji dan dinilai masyarakat. Konsekuensinya adalah ketika subtansi Undang – Undang ini tidak mampu meredam kekacauan yang terjadi maka menjadi pertanyaan bagi kita untuk apa Undang – Undang itu dibuat ?serta sejauh mana fungsi pelibatan TNI dapat meredamnya ?Lembaga pembentuk Undang – Undang, baik DPR dan Presiden seharusnya bisa lebih bijak dalam perancangan Undang – Undang sebelum disahkan menjadi Undang – Undang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s