Refleksi Hari Pendidikan

“…. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan….”

Kutipan  tersebut tidak lah lagi asing ditelinga kita, terlebih karena   bangsa Indonesia mendengarnya dari pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh dirubah sedikitpun, baik ditambah ataupun dikurangi karena salah satu alasannya yaitu terdapat cita – cita negara seperti yang disebutkan diatas. Karena hal itu merupakan dasar falsafah pergerakan konstitusi negara Indonesia. Singkat kata deskripsi tentang cita-cita bangsa yang ditorehkan dalam konstitusi.

Salah satu cita – cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jalan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan pendidikan. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan (Zainuddin, 2008 :1). Dengan pendidikan, seseorang bisa merubah nasibnya, dipandang, berkarya dan merubah status sosialnya. Sehingga dapat kita identifikasikan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk mengubah kondisi bangsa.
Pendidikan merupakan hal mutlak yang wajib didapatkan oleh seluruh warga negara. Hal ini juga diperkuat oleh konstitusi kita pada Pasal 31 UUDNRI 1945. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada semua warga negara Indonesia. Dengan alokasi biaya 20% APBN diharapkan pelayanan pendidikan dapat maksimal sehingga menghasilkan penerus bangsa yang berkualitas dan bisa mengangkat derajat bangsa ini. Namun sayang, apa yang menjadi cita – cita negara ini masih belum terlaksana dengan baik. Fasilitas bangunan sekolah, tenaga guru serta biaya masih menjadi alasan klasik terhambatnya pendidikan di negri ini. Pasti dalam benak kita muncul pertanyaan “dikemanakan anggaran 20% APBN tersebut ?”. Beberapa waktu lalu kita juga menyaksikan di media televisi terdapat seorang siswa SD yang harus berjuang menyeberang sungai dengan jembatan roboh yang hanya tersisa seutas kawat.

Belakangan ini timbul keresahan di kalangan masyarakat mengenai akan adanya RUU PT (Perguruan Tinggi). UU ini mengindikasikan komersialisasi terhadap pendidikan, ini terimplikasi dalam Pasal 64 RUU PT yang berbunyi “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Bisa dijabarkan lebih lanjut bahwa PT diijinkan mengekploitasi dana untuk kebutuhannya. Dimungkinkan akan ada investasi masuk ke PT dari pihak yang memiliki kepentingan tersendiri, hal inilah yang mampu mewujudkan Kapitalisme dalam pendidikan kita. Singkat kata PT dapat diperjual belikan serta menaikan harga SPP bagi mahasiswanya dengana alasan pemenuhan kebutuhan PT.
Inikah cerminan Pemerintah melepaskan tanggungjawab atas kecerdasan bangsa ini? Inikah bentuk diskriminasi terhadap Pendidikan bagi sahabat kita yang berada di daerah timur sana?sudahkah pemerintah memenuhi kewajibanya dalam melindungi HAK BANGSA????

Mari kita bandingkan dengan bangunan Banggar (badan anggaran) DPR yang telah menelan biaya 20 Milyar rupiah untuk renovasi, sedangkan harga setiap unit kursinya 10juta rupiah yang diimpor dari Jerman. Pantaskah ini terjadi ?


Selamat Hari Pendidikan Nasional 
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s