Retribusi Parkir untuk Kas Daerah Solo atau Kas Pribadi ?

Kehidupan sehari hari tentu kita tidak terlepas dari yang namanya parkir. Keseharian kita yang selalu menggunanan moda transportasi pribadi baik sepeda motor ataupun mobil menuntut kita untuk memarkirkan kendaraan kita ke tempat yang aman. Aman maksud disini merupakan aman dari pencurian maupun tidak mengganggu ketertiban umum lainnya. Hampir di setiap tempat sudah disediakan adanya tempat parkir, baik mall, bank, toko dan tempat umum lainnya.
Pengelolaan lahan parkir ada 2 macam, yaitu dari swasta dan pemerintah. Terdapat beberapa perusahaan parkir yang beroperasi di sekitar kita. Biasanya perusahaan ini mengelola mall dan tempat – tempat yang juga dikelola oleh swasta. Lain halnya jika yang menyangkut tempat umum dan pinggir jalan, pengelolaan parkir diatur oleh Pemerintah Kota melalui sebuah Peraturan Daerah (Perda).
Di kota Solo, Perda yang mengatur mengenai retribusi parkir terdapat pada Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang tarif retribusi parkir. Pada penerapannya zona parkir dibagi menjadi 5 zona, yaitu zona A, B, C, D dan E. Zona A merupakan zona yang tarifnya paling mahal, sedangkan yang paling murah pada zona E. Pada kenyataannya Perda tentang retribusi parkir ini tidak berjalan sesuai rencana. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Solo rupanya tidak berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Di kawasan Singosaren, terdapat banyak spanduk pengumuman tentang tarif retribusi parkir dan himbauan agar masyarakat meminta karcis parkir. Namun yang terjadi adalah banyaknya juru parkir yang memungut tarif tidak sesuai, dan bahkan beberapa tukang parkir tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat.
Retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada juru parkir itu tidak jelas kemana dan untuk siapa. Jika Perda ini dapat direalisasikan, maka Pemerintah Kota Solo akan mendapatkan tambahan kas melalui retribusi pakir ini. Pemerintah Kota Solo tidak cermat pada hal ini yang bisa menimbulkan kerugian – kerugian terhadap masyarakat dan menguntungkan beberapa pihak. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa lahan parkir yang tersebar di berbagai daerah Solo dikuasai oleh beberapa oknum dengan meminta setoran kepada juru parkir sehingga Pemerintah Kota Solo tidak mendapatkan target pemasukan yang sesuai dari penerapan Perda retribusi parkir. Belakangan, fenomena yang terjadi adalah banyaknya juru parkir yang dengan mudah mendapatkan seragam parkir dan mengakui tempat – tempat ramai pengunjung sebagai lahannya padahal tempat tersebut tidak ada tanda sebagai tempat yang bisa dipungut retribusi parkirnya.
Kita bisa mengatakan lahan parkir sebagai lahan korupsi. Unsur – unsur dari korupsi antara lain melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Ketiga unsur ini dipenuhi oleh praktek – praktek parkir ini. Pertama, Perda yang menjadi dasar hukum tidak dijalankan. Kedua, memperkaya diri sang juru parkir dan oknum (bila ada) karena mereka tidak memberikan karcis parkir dan menerapkan tarif diluar ketentuan. Ketiga, dari praktek semacam ini negara yaitu Pemerintah Kota Solo tidak mendapatkan pemasukan sesuai yang diharapkan.
Ada sebuah solusi yang bisa mengatasi hal tersebut, yakni dengan adanya pakir berlangganan. Di beberapa kota seperti Lamongan dan Sidoarjo telah melakukan program ini. Prosedurnya yaitu dengan para pengguna moda transportasi probadi membeli stiker parkir berlangganan di dinas perhubungan setempat. Sehingga pemasukan pada kas Pemerintah Daerah dapat dikalkulasi dan langsung tanpa perantara. Dengan adanya stiker semacam ini tidak ada juru parkir menarik retribusi parkir lagi, mereka cukup menjaga kendaraan.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s