Panwaslu UNS, Hanya Mengawasi dan Melapor (Pemilu UNS Bagian 3)

Slogan Pemilu “Untuk UNS yang lebih baik” terdengar santer dari KPU UNS untuk mengajak para mahasiswa yang notabennya sebagai pemilih pada Pemilu UNS di tahun 2013 ini. Sebenarnya persiapan untuk melaksanakan kegiatan ini dimulai pada delapan Juli 2013 lalu (terbentuknya UU KBM No.3/2013 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Sebelas Maret [1]. Pada sosialisasinya memang sempat ada kritikan bahwa Undang-undang ini tidak sesuai dengan cara penulisan yang baik dan benar.

Undang-undang ini mengatur pelaksanaan tentang Pemilu secara umum. Dalam Undang-undang ini juga tercantum tugas dan wewenang dari masing-masing lembagaad hoc yang terbentuk demi terselenggaranya kegiatan ini. Pihak-pihak pada Pemilu ini adalah KPU UNS sebagai penyelenggara, Panwaslu UNS sebagai pengawas dan Partai sebagai peserta. KPU dan Panwaslu adalah dua lembaga yang ditetapkan oleh DEMA UNS langsung, pelantikannyapun bersama-sama.

Penyelenggaraan Pemilu diatur pada BAB IV tentang Penyelenggaraan Pemilu UNS, sedangkan pengawasan Pemilu diatur pada Bab XI tentang Pengawasan Pemilu UNS. Pada kedua bab tersebut dijelaskan secara jelas mengenai tugas dan wewenang masing-masing lembaga antara KPU UNS dan Panwaslu. Sebagai pengawas, tugas Panwaslu UNS seperti pada Pasal 44: ayat (1) “Mengawasi semua tahapan Pemilu UNS” dan ayat (2) “Membuat laporan kerja pengawasan kepada DEMA UNS”. Wewenang Panwaslu UNS, Pasal 45: “Melaporkan pelaksanaan dan pelanggaran Pemilu UNS kepada DEMA dan KPU”.

Dalam ilmu perundang-undangan, peraturan dapat dibuat untuk mengikat yang ada dibawahnya, contohnya misal Undang-undang dibuat oleh DPR, berlaku nasional dan mengatur lembaga yang dibentuk dari Undang-undang itu sendiri. Jika diterapkan di UNS, UU KBM tentang Pemilu berlaku untuk UNS dan lembaga yang didalamnya.

Panwaslu UNS dalam hal ini tidak memiliki hak untuk memberi sanksi kepada peserta Pemilu apabila ada pelanggaran, dan sanksi dapat diberikan oleh KPU atau DEMA (Pasal 54 ayat (2): “Tata cara pemberian sanksi akan ditetapkan oleh KPU”)). Ini menandakan bahwa Panwaslu tidak dapat bertindak apabila terdapat pelanggaran. Pelaporan Panwaslu UNS ke KPU UNS mengenai adanya atribut partai di FISIP pada hari pelaksanaan pemungutan suara ditanggapi oleh KPU bahwa hal tersebut menjadi bagian wewenang dari Panwaslu yang dituangkan dalam SK KPU No: 016/KPU-UNS/X/2013. Ini aneh karena pertama pada prinsipnya jelas bahwa Panwaslu hanya mengawasi dan memberi laporan. Kedua, kedudukan KPU UNS dan Panwaslu UNS yang dibentuk oleh Undang-undang adalah sejajar. Ketiga, pelantikan dilakukan bersamaan dan langsung oleh Ketua DEMA, bukan KPU yang melantik Panwaslu, otomatis aturan yang dibuat oleh KPU UNS tidak dapat diberlakukan kepada Panwaslu, sosialisasi mengenai aturan inipun juga tidak terdapat dalam situs KPU UNS

[1] http://kpuuns2013.wordpress.com/download/

#Bersambung

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s