Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Administrasi Negara

Diskusi Publik FH UNSSaya yakin banyak yang tertarik dengan judul artikel yang saya tuliskan, sebenanrnya perkawinan beda agama bukanlah lagi hal yang asing di Indonesia. Bahkan kakak tingkat saya skripsinya juga mengulas tentang perkawinan beda agama. Kali ini bagian hukum administrasi negara (HAN) FH UNS mengadakan diskusi publik dengan judul Perkawinan Beda Agama Studi Kritis dari Perspektif Hukum Administrasi Negara pada hari Jumat, 13 Desember 2013. Saya sebenarnya tidak sengaja mengikuti diskusi ini. Hari Jumat saya tidak ada jadwal kuliah, tetapi menjadi kebiasaan saya untuk tidak bisa terlepas dari dunia kampus. Rekan saya Daud Nugrahto tiba-tiba memberitahukan saya mengenai adanya diskusi tersebut, tanpa pikir panjang saya memutuskan untuk mengikutinya.

Diskusi ini menghadirkan perwakilan dari Pengadilan Negeri Solo oleh Ibu Elly Endang Dahlian, S.H., M.H. dan akademisi FH UNS oleh Bapak Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S sedangkan moderator oleh Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si.

 Yuridis

Kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Elly selaku praktisi memaparkan pandangannya mengenai pokok bahasannya. Perkawinan merupakan hasil dari pertemuan dua insan yang disatukan oleh rasa cinta, untuk melanjutkan kehidupan yang lebih pasti maka dilangsungkanlah prosesi yang dinamakan perkawinan. Berhubung Indonesia adalah negara hukum, maka dasar hukum yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975. Saat berbicara tentang perkawinan beda agama, kita cukup menelaah pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebenarnya hukum nasional tidak melarang adanya perkawinan beda agama karena dari kalimatnya disebutkan syarat sahnya perkawinan adalah menurut agama atau kepercayaan yang dianut oleh para calon suami/istri.

 Agama

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh Ibu Elly, beliau memaparkan agama-agama yang memperbolehkan dan melarang untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Yangpertama, Islam. Islam melarang adanya perkawinan beda agama. Ini didasarkan pada Al-Baqarah ayat 221 yang kurang lebih isinya lebih baik menikahi budak beriman daripada wanita cantik yang berbeda iman namun menarik hati. Kedua, Kristen melarang adanya perkawinan beda agama, 2 Korintus Pasal 6 : 14. Ketiga, Kathotik memberikan kelonggaran untuk perkawinan beda agama asalkan anak yang dihasilkan nanti harus dibaptis menurut Katholik. Keempat, Hindu melarang perkawinan beda agama. Pada proses perkawinan ada sebuah upacara untuk para calon mempelai berjalan di jalan yang telah ditentukan. Kelima, Budha tidak terlalu dipermasalahkan namun ada anjuran untuk tidak melangsungkan perkawinan beda agama.

 Banyak kasus yang ditangani oleh Ibu Elly yang meminta permohonan perkawinan beda agama. Ibu Elly selalu mempertemukan para pihak sebelum hari sidang. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk sebisa mungkin menghindari perkawinan beda agama dengan salah satu pihak ada yang mengalah untuk bepindah agama. Ini dikarenakan nanti berujung pada anak hasil perkawinan dan hukum warisnya. Hakim dianggap tahu hukum, bahkan hakim diberi kewenangan untuk menggali dan mencari hukum sehingga tidak memungkinkan seorang hakim menolak perkara karena alasan tidak ada hukumnya.

Hukum perkawinan sebenarnya adalah hukum privat tetapi ini juga bisa dilihat dari sudut pandang HAN Pak Djoko pada pemaparannya. Buktinya adalah adanya intervensi pemerintah pada perkawinan yang sifatnya privat (perdata). Tiga hal yang dijalani manusia dalam bahasa Jawa tiga M: metu (lahir), mantu (menikah) dan melbu (meninggal). Perkawinan sebenarnya adalah hasil kesepakatan dua anak manusia, sama seperti pembuatan UU, hasil kesepakatan dari para manusia yang duduk di parlemen. Saat initrend hukum adalah hukum progresif yang pernah dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Maksudnya hukum tidak berpegang pada UU saja, manakala UU menimbulkan ketidakadilan maka cara inilah yang digunakan. Ijtihad dan upaya terobosan hukum yang dilakukan oleh praktisi hukum sudah cukup baik untuk menyelesaikan kebutuhan hukum seperti fenomena ini. Salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Elly, memang saat melihat pada UU perkawinan hal ini dilarang, tapi ketika dikomparasikan dengan hak asasi manusia (HAM) dan modernisasi hal ini perlu dikaji secara komprehensif. Sejatinya rasa cinta tidak ada yang bisa memprediksikannya.

 HAM

HAM merupakan produk dari Deklarasi HAM (DUHAM) sepuluh Desember 1948, tetapi kita juga harus menyadari bahwa HAM barat tidak dapat disamakan dengan negara kita. Tingkat pendidikan, idiologi dan paham yang dianut oleh negara-negara maju berbeda dengan Indonesia. Lebih ekstremnya lagi di beberapa negara bahkan tidak lagi memperbolehkan perkawinan beda agama tetapi perkawinan sejenispun legal. Maka itu, Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H. salah satu pengajar FH UNS mengingatkan untuk berhati-hati dengan isu HAM, bisa jadi itu menjadi bagian dari Pentagon Trap. Di satu sisi Bapak Rehnalemken Ginting, S.H,.M.H yang juga pengajar mata kuliah Pancasila mengingatkan kita untuk tetap mengamalkannya pada kehidupan kita, dengan nada bercanda beliau menjelaskan misalnya mengutamakan musyawarah dengan pasangan kita saat hendak melangsungkan perkawinan. Bapak Handojo Leksono, S.H. juga sempat memaparkan bagaimana HAM itu sendiri terbentuk, oleh karena itu janganlah terjebak pada DUHAM terutama Pasal 16: Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Karena DUHAM sendiri sifatnya tidak mengikat seperti konvenan.

 Konklusi

Pada diskusi ini sebenarnya tidak kita temui sebuah konklusi namun ada beberapa hal yang disampaikan secara tersirat apabila keadaan sudah exhausted dapat juga dilakukan dengan empat jalan yang menurut Prof. Wahyono Darmabrata, antara lain: pertamameminta penetapan hakim. Kedua, menundukan diri secara diam-diam. Ketiga, pernikahan dilakukan diluar negeri dan dicatatkan di Indonesia maksimal satu tahun setelah kawin. Keempat, perkawinan dilakukan menurut agamanya masing-masing, maksudnya mengadakan perkawinan dua agama. Tapi masing-masing ini juga memiliki konsekuensi masing-masing. Di akhir sesi disampaikan bahwa sebisa mungkin untuk menghindari perkawinan beda agama ini. Salah seorang peserta diskusi dari kalangan mahasiswa, M. Baidowi mengatakan “Janganlah sampai meninggalkan ajaran dari Tuhan kita, kalau Tuhan sang pencipta saja kita tinggalkan apalagi manusia?”.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s