Class Action, Alternatif Mencari Keadilan Bagi Kelompok Masyarakat

Buku Tata Cara Pengajuan Class ActionKalau libur begini hal yang nikmat untuk dilakukan adalah membaca, didukung lagi adanya diskon toko buku. Bagi mahasiswa FH Universitas Sebelas Maret (UNS) keasikannya adalah libur paling awal dan masuk paling akhir, maka jangka waktu libur bisa saya katakan paling lama durasinya. Saat ke diskon toko buku saya tertarik pada buku merah berjudul Tata Cara Pengajuan Class action (Gugatan Kelompok Masyarakat) yang diterbitkan oleh Pustaka Yustisia Yogyakarta. Di FH UNS ada mata kuliah pilihan class action, lumayan sebelum mendapatkannya saya sudah sedikit tahu. Untuk itu saya ingin membagikannya untuk bisa didiskusikan lebih lanjut.

Buku ini menguraikan class action secara umum dan singkat. Class action adalah salah satu prosedur penggabungan gugatan di pengadilan yang terdiri dari banyak orang (sekelompok orang) untuk mengajukan gugatan yang mensyaratkan satu orang atau lebih mewakili kelompok yang mengajukan gugatan. Artinya, gugatan yang diajukan selain untuk dirinya sendiri juga untuk mewakili kelompoknya. Masyarakat yang menderita dan mengalami kerugian karena fakta hukum yang sama dapat mengajukan gugatan perdata secara berkelompok. Tujuan adanya class action ini adalah agar terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan sehingga akses masyarakat terhadap keadilan dapat diberikan dan gugatan yang menimbulkan banyak korban dilakukan bersama-sama untuk menghindari putusan yang memiliki rasa keadilan berbeda-beda.

Karena class action sifatnya gugatan kelompok maka harus ada orang untuk mewakili kelompok tersebut. Orang tersebut disebut sebagai wakil. Dia bertugas untuk mewakili dan mengkoordinasi segala kepentingan kelompoknya. Mellihat kondisi ini maka kriteria orang yang akan menjadi wakil haruslah mau berjuang dan berkorban.

Saat berurusan dengan peradilan ada istilah beracara. Hukum acara yang digunakanclass action adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA No.1 Tahun 2002). PERMA ini terdiri atas enam bab: Ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan, mengenai pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan penutup. Hukum acara ini hampir sama dengan hukum acara perdata.

Pemberitahuan selama ini yang kita kenal adalah dengan surat, dalam hal ini pemberitahuan class action adalah selain dengan surat juga dapat dilakukan melalui media cetak/ elektronik, kantor pemerintahan, kantor pengadilan. Jika setelah ada pemberitahuan ada pihak yang ingin mengundurkan diri maka dapat melakukan pernyataan keluar. Anggota kelompok tersebut wajib memberitahukan secara tertulis. Sebaliknya apabila ada yang ingin tetap bergabung tidak perlu melakukan apa-apa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s