Lembaga Perlindungan dan Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen

Manusia merupakan mahluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhannnya setiap orang melakukan transaksi jual beli baik itu barang ataupun jasa. Dalam hal ini maka dibedakan antara konsumen maupun produsen. Berbicara mengenai konsumen, pada tulisan yang akan dibahas disini kita menyebutnya dengan pelaku usaha. Tulisan ini merupakan uraian singkat mengenai lembaga perlindungan konsumen dan jalur penyelesaian sengketa yang harus dilakukan konsumen apabila merasa haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Setiap orang tentu pernah mengalami jual beli barang atau jasa, tetapi tidak banyak yang tau tindakan apa yang harus dilakukan apabila konsumen merasa dirugikan akibat hal-hal tertentu. Perlindungan kepada konsumen didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sering kita dengar istilah “jadilah konsumen yang cerdas”, rupanya ini ada benarnya juga.

Sebelum menjadi konsumen yang cerdas kita harus mengetahui aspek apa saja yang perlu kita ketahui agar tidak salah kaprah. Cukup banyak jika menjelaskan indikator konsumen yang cerdas. Bagi kalangan masyarakat dianjurkan untuk membaca UU ini. Pada UU ini disebutkan apa saja yang menjadi kewajiban dan hak dari konsumen maupun produsen. Hal mendasar untuk kita bersama ketahui antara lain: Hak dan kewajiban konsumen, ini tercantum pada Pasal 4; Hak dan kewajiban pelaku usaha tercantum pada Pasal 6 dan 7; Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum pada Pasal 8 – 17.

Lembaga Perlindungan Konsumen

Untuk melindungi konsumen, terdapat badan pemerintah yang menanungi masyarakat untuk terciptanya perlindungan konsumen. Badan tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Disebutkan salah satu tugas dari badan ini adalah menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Sayangnya badan ini hanya berkedudukan di Ibu Kota negara. Tidak perlu kuatir karena selain badan ini juga terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga swadaya ini juga dapat berperan untuk mengadvokasi konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Beberapa lembaga dapat kita akses melalui search engine, salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik dari pengadilan ataupun luar pengadilan. UU ini memiliki keistimewaan untuk pembuktian terbalik, maksudnya apabila terjadi sengketa maka yang membuktikan adalah pelaku usaha sendiri (Pasal 19 – 28). Penyelesaian luar pengadilan dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kedudukan lembaga ini berada pada setiap kota/kabupatenSanksi yang dikenal pada UU ini adalah sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa ganti rugi kepada konsumen oleh pelaku usaha, sedangkan pidana dapat berupa penjara, denda dan pidana tambahan: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s