Format Nilai Baru Dari Papa Ravik #2

Tulisan ini merupakan lanjutan  dari tulisan sebelumnya.

Keresahan mahasiswa terhadap adanya kebijakan baru dari pimpinan kampus berbentuk Peraturan Rektor Nomor 644 / UN27 / HK / 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret berbuntut pada nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa. Di akhir semester ini para mahasiswa sedang menantikan hasil perolehan belajarnya, mungkin tidak sedikit yang canggung dengan perolehan Indeks Prestasi Kumulatifnya (IPK). IPK menjadi penting karena itulah nilai akhir yang ditunjukan saat lulus nanti.

Sebelum dimulainya pekuliahan terdapat proses input kartu rencana studi (KRS), namanya juga rencana maka harus dipersiapkan dengan matang. Sepertinya bagi mahasiswa yang telah merencakan dan menjalankan dengan matang harus menelan pil pahit ketika tahu bahwa nilainya tidak seperti yang diharapkan karena adanya peraturan rektor yang baru. Di akhir semester ini yang bisa dilakukan adalah dengan bersyukur, karena bagaimanapun kita harus bersyukur bukan? Tetapi bersyukur bukan berarti diam dan menerima.

Sayangnya keresahan ini baru dirasakan saat di akhir semester ini, dimana bertepatan dengan hari libur semester, KKN dan libur lebaran. Sampai saat ini belum terlihat upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa menyikapi peraturan rektor tersebut. BEM diharapkan menjadi jembatan ketika ada permasalahan kampus, kurang lebih hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk advokasi seperti KRS, beasiswa, bidikmisi atau penundaan UKT. Setidaknya BEM sudah meneruskan informasi terkait pemberlakuan peraturan rektor melalui edarannya bernomor 13/BEMKMFH/03/01/IV2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan judul Pers Realease SK Rektor Nomor 644 Tahun 2015 (seharusnya Peraturan Rektor bukan Surat Keputusan).

Berhubungan dengan peraturan, yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah produk hukum. Ilmu hukum yang kita pelajari sebenarnya berkutat pada hak dan kewajiban, maka idealnya bagi mereka yang mengerti ilmu hukum bisa menjaga haknya dengan melakukan berbagai upaya yang tentunya legal pula. Idealnya pula mahasiswa dapat berindak untuk menentukan sikapnya terhadap peraturan rektor ini. Di era reformasi dan keterbukaan ini segala keran dibuka guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat seperangkat aturan dengan dilengkapi lembaga atau badan yang dilahirkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Untuk menggairahkan bagi mereka yang merasa dirugikan, coba kita ingat animo masyarakat Indonesia saat lembaga pembentuk undang-undang melahirkan undang-undang pemilihan kepala daerah, dimana saat itu sebagian dari masyarakat menolak undang-undang tersebut karena kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berbagai hal mereka lakukan, mulai dari jalur litigasi dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi hingga yang non litigasi seperti mengajukan petisi, audiensi, mengadakan kajian dan menyebarluaskan pemikiran ketidaksetujuan mereka. Akhirnya di awal tahun 2015 lalu DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dijadikan undang-undang yang isinya pemilihan kepala daerah kembali dengan sistem pemilihan secara langsung. Selamat mencoba, good luck!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s