Istilah Hukum dan Keseharian

Bagi anak muda usia 20 tahunan sering mendengar “kapan kawin?”, sebuah pertanyaan serius, bahkan ada juga seseorang yang mengisyaratkan sebuah kode ingin diberi pertanyaan seperti itu. Selanjutnya direspon, “nikah bukan kawin, kalau kawin seperti ayam saja”. Tulisan ini bukan membahas siapa mau kawin atau tata cara kawin, bukan karena ini akan menyakitkan bagi mereka yang jomblo. Tulisan ini hendak membahas antara istilah hukum atau istilah yuridis dan istilah – istilah kebiasaan yang melekat di masyarakat.

Istilah kawin sama halnya seperti istilah lurah yang terdengar pada masyarakat di tingkat kabupaten. Misalnya saat mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Jeblogan Kabupaten Ngawi Agustus 2015 lalu, pada upacara penerimaan dan pengembalian mahasiswa di pendopo Kecamatan Paron, Camat Paron saat itu menyebutkan istilah lurah bagi kepala desanya. Ketika sudah terjun di desa juga demikian, masyarakat desa menyebut kepala desa sebagai lurah. Padahal di wilayah kabupaten tersebut tidak terdapat kelurahan melainkan desa yang dipimpin kepala desa.

Dua contoh istilah (kawin dan lurah) tersebut merupakan istilah keseharian masyarakat dan berbeda dari istilah hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia). Masyarakat cenderung menggunakan kata menikah karena bagi mereka yang menggunakan istilah ini, kata menikah lebih sopan daripada kata kawin. Nyatanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan tentang pernikahan, walaupun maknanya sama.

Harus diakui memang bahasa hukum tidak seperti bahasa Indonesia pada umumnya, terlebih lagi bahasa pengaturan di KUHP dan KUHPerdata. Kedua kitab tersebut merupakan terjemahan atau lebih tepatnya warisan hukum kolonial yang masih berlaku di Bumi Pertiwi hingga saat ini. Masih pada contoh kawin, terdapat istilah kawin yang berhubungan dengan zina. Selama ini zina dimaknai sebagai hubungan seksual antar pria dan wanita tanpa adanya hubungan perkawinan. Zina menurut hukum, dalam hal ini KUHP berbeda dengan zina yang dimaknai masyarakat umum. KUHP mengatur bahwa zina adalah hubungan seksual bilamana salah satu pihak baik pria ataupun wanita telah memiliki hubungan perkawinan. Lebih lengkapnya Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP dikutip sebagaimana berikut: “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”.

Selama menempuh kuliah ilmu hukum di UNS, mahasiswanya akan menemui beberapa tipikal dosen atau pengajar dengan pola mengajarnya masing – masing. Ada yang rigid sekali terhadap tata cara penulisan atau istilah tetapi ada juga yang memberikan kelonggaran pada mahasiswanya. Contohnya, ada yang mengenalkan tulisan pasal dengan “Pasal”, atau mengenalkan UUD 1945 lengkap “UUD NRI Tahun 1945”. Niat dosen seperti ini baik, agar mahasiswanya menjiwai ilmu hukum. Bilamana menemui dosen seperti ini, maka cermat dan telitilah ketika ujian, jika tidak tunggulah jadwal remidi hanya karena keliru satu ejaan saja saat menulis jawaban di lembar ujian. Maka tidak heran ketika di kampus ini terdapat mata kuliah perancangan perundang – undangan, tujuannya agar mahasiswanya kelak mampu membuat peraturan yang baik dan benar, jika bisa membuat pasti bisa mengartikan peraturan. Jadi, kapan kawin?

Iklan

Satu pemikiran pada “Istilah Hukum dan Keseharian

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s