Meyakinkan Wakil Tuhan

Hakim dalam putusannya wajib mencantumkan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” di kepala putusannya, inilah yang memposisikan hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Melalui hakim, nasib seseorang ditentukan, contoh nyatanya adalah ketika majelis hakim menyatakan seseorang bersalah atas dugaan tindak pidana yang didakwakan sehingga ia harus dibebaskan, dilepaskan, dihukum denda, penjara atau bahkan hukuman mati.

Sebelum hakim memutuskan seseorang bersalah atau tidak, terdapat proses bernama pembuktian. Pada proses ini penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan sesuai kehendaknya. Penuntut umum menghadirkan alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah dan sebaliknya penasehat hukum menghadirkan alat bukti untuk meringankan bahkan membebaskan terdakwa dengan mementahkan alat bukti penuntut umum.

Pada hukum acara pidana dikenal adanya lima alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Saksi dan ahli adalah mereka yang dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan apa yang diketahuinya. Bedanya, saksi adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana dimaksud. Berbeda dengan saksi, ahli adalah mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Jadi menurut Saya penyebutan ahli dengan sebutan saksi ahli adalah keliru, cukup ahli saja.

Mengutip artikel Eddy OS Hiariej berjudul Alat Bukti Keterangan Ahli (Kompas, 25 April 2016) kualifikasi ahli adalah seorang ilmuwan, teknisi, atau orang yang memiliki pengetahuan khusus mengenai topik yang membutuhkan kesaksian ahli. Keahlian tersebut dapat diperoleh baik dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, maupun pendidikannya.

Persidangan dugaan pembunuhan Mirna oleh Jesica tergolong rumit karena tidak terdapat saksi fakta yang melihat secara langsung pelaku mencampurkan zat tertentu pada kopi yang diminum oleh korban. Oleh karena itu, pihak penuntut umum maupun penasehat hukum saling menghadirkan ahli untuk menguatkan argumentasi hukum masing – masing. Ahli yang dihadirkan mulai dari ahli psikologi klinis, toksikologi, digital forensic, patologi forensic, bahkan ahli hukum sekalipun.

Sigit Riyanto dalam tulisannya berjudul Kesaksian Ahli Dan Integritas Akademik (Kompas, 30 April 2016) menjelaskan secara normatif, para ahli yang bersaksi di persidangan pengadilan wajib bersikap obyektif dan tidak memihak (independent; impartial). Mereka dituntut memberikan keterangan yang benar, relevan, sahih, dan obyektif sesuai kompetensi keilmuannya. Para ahli ini memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendapat yang jujur dan obyektif dalam rangka membuat terang masalah yang sedang dihadapkan pada hakim. Pendapat atau keterangan yang diberikan di persidangan semata-mata didasarkan pada kebenaran ilmiah dan etika akademik.

Ahli yang dihadirkan tentunya mereka yang bisa memberikan keterangan menguntungkan bagi pihak yang mengundang. Tak jarang terjadi perdebatan ketika antar satu ahli dan ahli lainnya bertentangan satu sama lain. Satu hal yang bisa diambil contoh adalah penentuan meninggalnya korban, ahli dari penuntut umum menyatakan korban meninggal karena ada reaksi dari sianida sedangkan dari ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum menyatakan sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hukum acara pidana Indonesia menganut negatief wettelijke bewijs theorie, selain dibuktikan oleh alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang – undang juga dibutuhkan keyakinan hakim untuk bisa menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Hotman Paris Hutapea, salah satu advokat Indonesia saat disinggung mengenai kasus ini malah memberikan pendapat lebih tajam dengan membebaskan terdakwa jika memang saksi fakta meragukan sehingga hakim tidak memiliki keyakinan atas alat bukti di persidangan. Berkaca pada perkaranya saat menangani guru JIS atas dugaan kekerasan seksual pada murid di sekolah, menurutnya keterangan ahli saja tidak cukup kuat untuk menentukan salah tidaknya seseorang. Hal ini bisa dibenarkan karena alat bukti keterangan ahli tidak mengikat hakim untuk dijadikan pertimbangan hukum atau tidak. Dicontohkan oleh Marcus Priyo Gunarto saat memberi materi hukum pembuktian pidana pada PKPA PERADI – UGM lalu menyebutkan pernah ada majelis hakim menolak alat bukti keterangan dua ahli yang bertentangan.

Segala upaya dilakukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa untuk meyakinkan majelis hakim, hasilnya tetap diserahkan pada majelis hakim. Pada nantinya majelis hakim akan menentukan putusannya melalui rapat permusyawaratan hakim. Kita nantikan perkembangan selanjutnya dan melihat siapakah yang lebih meyakinkan majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s