Menyelesaikan Sengketa Konsumen

Mualimin Abdi menggugat sebuah jasa laundry karena diduga mengakibatkan jas miliknya tidak dapat digunakan dan kurang rapi setelah menggunakan layanan jasa laundry di dekat kantornya. Secara umum, gugatan adalah tindakan yang merupakan hak setiap warga negara bilamana kepentingan privat-nya dilanggar.

Gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri adalah salah satu upaya hukum yang ditempuh untuk mendapatkan ganti rugi dari tergugat (orang yang digugat) secara sah dan legal menurut hukum.

Sial bagi Mualimin Abdi, jabatannya sebagai salah satu pejabat negara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadikannya sebagai objek berita oleh media. Bukan karena tindak tanduknya dalam menjalankan tugasnya sebagai Dirjen, tetapi liputan mengenai tindakannya yang menggugat pengusaha laundry dengan nominal ganti rugi sebesar dua ratus sepuluh juta rupiah.

Pengalaman Mualimin Abdi yang diduga dirugikan oleh pengusaha laundry mengingatkan padatagline sebuah iklan edukasi, yaitu “Jadilah konsumen cerdas”. Kita pasti pernah menjadi konsumen, tetapi apakah kita menyadari apa saja yang menjadi kewajiban dan hak kita sebagai konsumen? Sebaliknya apakah seorang penjual juga sudah memenuhi kewajiban dan haknya dalam suatu transaksi jual beli?

Hubungan antara penjual dan pembeli barang atau jasa telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Pada Undang-Undang ini, istilah yang digunakan adalah pelaku usaha dan konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan di angka 3 menjelaskan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tata cara sengketa, lembaga-lembaga yang bertugas memberikan memenuhi hak konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen menjadi penting dikarenakan konsumen berada pada posisi tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Pentingnya perlindungan konsumen sebagaimana dikutip pada penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membentuk dua lembaga terkait perlindungan konsumen. Pertama adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Sesuai dengan namanya, lembaga ini secara umum memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Selain BPKN, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan membuat lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Walaupun sifatnya swadaya masyarakat, lembaga ini dinilai dapat turut serta memberikan informasi mengenai perlindungan konsumen.

Contoh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dikutip dari situsnya ylki.or.id, mempunyai visi membentuk tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok.

Kedua adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berbeda dengan BPKN, BPSK lebih pada lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

BPSK merupakan salah satu alternatife dispute resolution atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BPSK menawarkan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dengan beberapa model yaitu mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi.

Penyelesaian Sengketa Konsumen

Masyarakat sebagai konsumen dapat melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk menentukan menggugat melalui pengadilan atau diselesaikan di BPSK.

Secara normatif menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa proses pemeriksaan di tingkat pertama (pengadilan negeri) paling lambat adalah lima bulan.

Seiring dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan di masyarakat membutuhkan prosedur lebih sederhana, cepat dan biaya ringan maka diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan ini ditujukan bagi gugatan dengan nominal maksimalnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan penyelesaiannya adalah maksimal 25 hari sejak sidang pertama.

Lain halnya dengan BPSK, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima.

Berbeda halnya jika penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan negeri. Jika tidak puas dengan putusan BPSK, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK.

Hingga saat ini diketahui terdapat 30 BPSK di kota atau kabupaten (http://satulayanan.id/layanan/index/98/keluhan-konsumen/kemenkes diakses 20 Oktober 2016) . Idealnya setiap kota atau kabupaten terdapat BPSK agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pemerintah membentuk BPSK di daerah tingkat II (saat ini kota atau kabupaten).

Semoga dengan adanya pemberitaan terkait sengketa konsumen antara Mualimin Abdi dengan pengusaha laundry lalu memberikan catatan khusus pada pemerintah untuk melakukan evaluasi khusus terkait pentingnya keberadaan BPSK

https://www.selasar.com/politik/menyelesaikan-sengketa-konsumen

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s