Apa Kabar IOM FH UNS?

Isu keberadaan iuran ikatan orang tua mahasiswa (IOM) ini pernah menghilang dari ingatan Saya, dan bahkan rasanya belum pernah ada tulisan menyinggung tentang IOM ini. Malah isu ini baru teringat hari ini ketika timeline media sosial Saya sedang ramai adanya aksi atau demo di UNS dalam rangka memperingati hari pendidikan lalu.

Sebelum diberlakukannya UKT tahun 2012, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2011 keatas (2010, 2009, 2008 dan seterusnya) masih dikenakan iuran ikatan orangtua mahasiswa atau IOM. Sejak bergantinya kebijakan dari SPP BPI menjadi UKT di tahun 2012, keberadaan saldo dari IOM ini belum lah jelas. Atau jika ada yang mengetahui, bisa melengkapi tulisan ini. Baca lebih lanjut

Hadiah Untuk UNS

Universitas Sebelas Maret alias UNS, sebuah kampus negeri yang terletak di Kota Bengawan kini bertambah usia menjadi 40. Tidak semua masyarakat mengetahui kepanjangan dari UNS, kebanyakan menyebut Universitas Negeri Solo atau Surakarta. Pengalaman empiris lainnya adalah masyarakat mengidentikan S sebagai nama kota dengan awalan S, seperti Semarang atau Surabaya. Wajar, karena selama ini masyarakat belum mengenal atau belum muncul tokoh – tokoh di tingkat nasional lulusan dari UNS. Sekalinya muncul malah terduga teroris. 

Baca lebih lanjut

Formasi Baru Wakil Presiden BEM FH

Rabu 23 Desember 2015 menjadi babak baru bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS (BEM). Kepengurusan baru berada pada pundak Alfiansyah, mahasiswa hukum angkatan 2013. Sebelum menjabat menjadi Presiden BEM periode 2016, Alfi adalah staff ahli DEMA periode 2014 dan mengikuti pemilu sehingga mengantarkannya menjadi Ketua DEMA periode 2015.

Tetapi pada periode kabinet 2016 ini Alfi tidak sendiri, ia ditemani seorang Wakil Presiden bernama Ayuk. Ayuk dan Alfi dipilih satu pasang saat pemilu awal Desember lalu. Penambahan struktur Wakil Presiden menjadi salah satu alternatif baru yang dimunculkan oleh DEMA periode 2015.  Entah apa yang melatarbelakangi perubahan ini, tetapi isu adanya Wakil Presiden memang sempat dibahas pada DEMA periode 2013 – 2014.

Baca lebih lanjut

Mahasiswa Bukan Pencuri Tapi Pelajar

Kolaborasi Untuk Tulisan Nabella Rizki Al-Fitri dari tulisan KKN: Kuliah Kerja Nyolong

https://www.facebook.com/notes/nabella-rizki-al-fitri/kkn-kuliah-kerja-nyolong/10153801509358676?pnref=story

Panduan Proposal KKN

Panduan Proposal KKN

Terdapat dua dana KKN: uang hidup dan uang program. Uang pembayaran KKN mahasiswa sebesar Rp. 1.200.000,- dibayarkan pada awal semester dipotong Rp. 300.000,- untuk keperluan sepeti membeli atribut KKN. Sisanya Rp. 900.000,- dikembalikan pada mahasiswa untuk makan dan hidup selama di daerah.

Uang program sebesar Rp. 1.000.000,- per mahasiswa. Uang tersebut merupakan dana hibah yang dipergunakan untuk realisasi program selama KKN. Ini diberitahukan saat pembekalan tanggal 6 Juni 2015, materinya mengenai pembuatan proposal. Tetapi dana mahasiswa per orang Rp. 1.000.000,- tersebut masih dipotong sebesar 20% untuk transportasi dosen pembimbing. Berarti jumlah yang diterima oleh mahasiswa adalah Rp. 800.000,-. Uang tersebut diberikan per mahasiswa, artinya jika satu kelompok 10 orang maka akan menerima Rp. 8.000.000,- (yang seharusnya Rp. 10.000.000,-).

Uang program tidak semerta – merta diberikan. Mahasiswa terlebih dahulu membuat sebuah proposal agar dana tersebut bisa cair. Disinilah mahasiswa mulai diasah intelektualnya. Pada tahap ini mahasiswa harus membuat program dalam proposalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (100%) padahal jika memang dana yang diterima sebesar Rp. 8.000.000,- (80%) normalnya adalah mahasiswa membuat proposal senilai Rp. 8.000.000,-.(lihat gambar capture ms.word)

Berhubung Penulis adalah mahasiswa hukum, ketentuan seperti itu tidak berlaku. Ketentuan tersebut hanya tercantum pada panduan pengajuan proposal KKN UNS yang dapat diunduh di situs KKN. Apakah buku panduan merupakan sumber hukum yang perlu ditaati? Jawabannya tidak. Dalam panduan tersebut tertulis jatah mahasiswa 80-85% dan dosen 15-20%. Akhirnya Penulis yang juga merupakan kordinator desa mengajukan proposal total Rp. 10.000.000,- yang pos anggarannya pure 100% untuk program.

Sampai akhirnya pada tanggal 23 Juli 2015 proposal tersebut dikumpulkan melalui dosen pembimbing. Hal tersebut tidak mempengaruhi turunnya dana program, toh juga walaupun tidak sesuai panduan tetap mendapat Rp. 10.000.000,-. Akan tetapi dana tersebut diberikan melalui dosen pembimbing dan akhirnya diserahkan kepada mahasiswa 80%. Ini bukanlah sebagai sanksi administratif karena tidak sesuai panduan tetapi UP-KKN tetap berpegang teguh pada pendiriannya memotong 20% untuk dosen pembimbing.

Sebelum menghakimi mahasiswa, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Rp. 2.000.000,- tersebut hilang bukan karena mahasiswa, tapi karena biaya perjalanan dosen pembimbing untuk monitoring dan evaluasi yang sengaja tidak dicantumkan di proposal (lihat gambar capture ms.word). Bila mempertanyakan kejujuran mahasiswa, kenapa tidak bersama – sama kita menunjukan kejujuran kita? Benarkah dosen menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya? Menurut pemaparannya saat pembekalan, dana sebesar itu dibutuhkan untuk perjalanan yang direncanakan empat kali (mengantar, kunjungan ke daerah dua kali dan menjemput). Lebih dalam lagi, bukankan satu dosen ada yang menjadi pembimbing di dua kelompok di satu daerah? Artinya mendapatkan dana Rp. 4.000.000,-.

Coba kita lanjutkan, untuk mengantar dan menjemput bisa bersamaan dengan bus kampus, sedangkan untuk kunjungan sebanyak dua kali sekiranya tidak membutuhkan dana sebesar itu, terlebih lagi sekali kunjungan bisa dua kelompok sekaligus terkunjungi. Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Bukankah memang tidak dipertanggungjawabkan karena Rp. 2.000.000,- tersebut menjadi hak sebagai biaya pengabdian? Pola pikir yang sama demikian diadaptasi mahasiswa dalam pengelolaan uang programnya sehingga uang program yang sebesar Rp. 8.000.000 tersebut dianggap sebagai bonus pengabdian.

Inilah mahasiswa, mahasiswa adalah pelajar. Belajar dari semua kejadian yang ada, bukan pencuri tetapi bisa belajar untuk mencuri.

Panduan Proposal KKN 2

Panduan Proposal KKN 2

Format Nilai Baru Dari Papa Ravik #2

Tulisan ini merupakan lanjutan  dari tulisan sebelumnya.

Keresahan mahasiswa terhadap adanya kebijakan baru dari pimpinan kampus berbentuk Peraturan Rektor Nomor 644 / UN27 / HK / 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret berbuntut pada nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa. Di akhir semester ini para mahasiswa sedang menantikan hasil perolehan belajarnya, mungkin tidak sedikit yang canggung dengan perolehan Indeks Prestasi Kumulatifnya (IPK). IPK menjadi penting karena itulah nilai akhir yang ditunjukan saat lulus nanti.

Sebelum dimulainya pekuliahan terdapat proses input kartu rencana studi (KRS), namanya juga rencana maka harus dipersiapkan dengan matang. Sepertinya bagi mahasiswa yang telah merencakan dan menjalankan dengan matang harus menelan pil pahit ketika tahu bahwa nilainya tidak seperti yang diharapkan karena adanya peraturan rektor yang baru. Di akhir semester ini yang bisa dilakukan adalah dengan bersyukur, karena bagaimanapun kita harus bersyukur bukan? Tetapi bersyukur bukan berarti diam dan menerima. Baca lebih lanjut

Format Nilai Baru Dari Papa Ravik

Rasane koyo kuliah tenanan ketemu A- C+ B- …. SEMPAQUE, DERITA MAHASISWA IJEK NJUPUK MAKUL KATUT KEBIJAKAN NYAAAR!!” – Update timeline salah satu akun LINE seorang mahasiswa Fakultas Hukum UNS angkatan 2011, mantan ketua Lab Seni Teater Delik tanggal 23 Juni 2015 pukul 04:09

Barangkali mahasiswa itu update setelah menyelesaikan makan sahur dan melihat nilai terakhir di situs siakad.uns.ac.id. Rektor yang sedang menjabat periode kedua ini membuat Peraturan Rektor Nomor 644 / UN27 / HK / 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret maka sistem penilaian bagi mahasiswa UNS juga berubah. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2015. Peraturan baru ini menggantikan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/ UN27/ PP/ 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/ UN27/ PP/ 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S-1.

Pola Penilaian

Pada peraturan sebelumnya, pola penilaian sebagaimana berikut: nilai A dengan bobot 4,0 pada 80-100, nilai B dengan bobot 3,0 pada 70-79, nilai C dengan bobot 2,0 pada 60-79, interval nilai 10. Sedangkan pada peraturan yang baru, interval penilaian adalah 5 dan bobot nilai menjadi lebih bervariasi. >90 bobot 4,0 nilai A, 80-89 bobot 3,70 nilai A-, 75-79 bobot 3,3 nilai B+, 70-74 bobot 3,0 nilai B dan seterusnya. Perubahan ini bagi sebagian mahasiswa dianggap merugikan, Baca lebih lanjut

Bom Waktu UKT

Sejak UNS memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT), disadari atau tidak satu persatu permasalahan mulai muncul di kampus Surakarta ini. Perubahan sistem pembayaran biaya pendidikan (SPP) menjadi UKT menimbulkan persoalan-persoalan yang hingga kini masih dianggap belum sempurna oleh kalangan aktifis mahasiswa (baca: Badan Eksekutif Mahasiswa). Periode per periode, persoalan UKT menjadi warisan dan tawaran kampanye di Pemilihan Umum mahasiswa.

Dimulai dari tahun akademik tahun 2012. Saat itu di situs spmb.uns.ac.id masih mencantumkan biaya pendidikan dengan sistem lama, yaitu SPP persemester dan biaya pembangunan insitusi (BPI) yang dibayarkan saat pendaftaran pertama kali masuk. Beberapa saat kemudian, setelah adanya pengumuman calon mahasiswa baru angkatan 2012, seketika menu biaya pendidikan berubah wujud menjadi UKT. Sekilas memang ini nominal yang harus dibayarkan terlihat lebih ringan oleh orang tua mahasiswa.

Baca lebih lanjut