Mengurai Hak Mendapatkan Informasi Untuk Advokat

Profesi advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam menjalankan profesinya, ada tujuh jenis hak dan kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah Pasal 17 yang menegaskan “Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Di bagian penjelasan pasal per pasal tertulis “cukup jelas”.

Walaupun saat ini negara kita sudah pada era keterbukaan, akan tetapi tidak jarang advokat dalam menjalankan profesinya terkadang juga menemui kesulitan saat membutuhkan informasi dari instansi pemerintah maupun pihak lain. Padahal dalam undang-undang, Pasal 5 ayat (1) menegaskan status advokat sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengalaman pribadi penulis yang sedang menjalani aktifitas sebaga advokat magang, suatu ketika membela kepentingan hukum klien dalam perkara waris dan membutuhkan surat keterangan dari suatu instansi pemerintahan mengenai kebenaran status perkawinan dari saudara klien. Adapun informasi kebenaran status perkawinan ini dibutuhkan untuk membuktikan legalitas lawan. Saat itu prosesnya hanya surat menyurat saja. Memang benar surat tersebut dibalas 20 hari kemudian, tetapi dengan catatan hampir dua hari sekali harus ditelepon untuk menanyakan dan meminta balasan surat dimaksud. Setelahnya dapat surat balasan, ada tulisan yang keliru pula.

Perlu penulis ceritakan, saat itu penulis membela seseorang yang digugat oleh keponakannya mengenai waris. Keponakan ini mengaku ayahnya adalah kakak dari klien penulis, padahal kakak dari klien penulis ini tidak pernah kawin dan tidak juga mempunyai anak (di luar kawin). Namun, lawan penulis kali ini memiliki akta perkawinan yang diakui sebagai ayah dan ibunya. Karena inilah penulis menyurati instansi terkait. Dari instansti terkait didadapatlah informasi mengenai kebenaran perkawinan tersebut yang memang tidak pernah dilakukan, artinya akta perkawinan yang digunakan adalah aspal atau asli tapi palsu.

Melalui ini juga, penulis perlu sampaikan kalau jasa advokat tidak selalu hanya digunakan bagi pelaku kejahatan saja atau dituduh melanggar hukum, tetapi orang yang dalam posisi benar juga membutuhkan jasa advokat untuk membela kepentingannya.

Tidak Ada Sanksi Hukum

Informasi yang diminta oleh advokat bukanlah suatu informasi yang sifatnya umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum mengajukan keberatan di Komisi Informasi atau menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti yang penulis uraikan sebelumnya, informasi mengenai perkawinan adalah informasi pribadi dan jelas bukan informasi umum.

Untuk lebih jelasnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Kesadaran akan pentingnya memberikan data atau informasi kepada advokat perlu dipahami oleh semua pihak karena profesi advokat juga menjadi bagian dari profesi penegak hukum lainnya selain polisi, jaksa dan hakim. Mengenai hak atas informasi yang telah diatur di dalam undang-undang advokat, hanya mengatur mengenai hak advokat saja tetapi tidak ada sanksi hukum bilamana instansi pemerintah atau pihak yang lain yang dimintai informasinya tidak merespons atau bahkan tidak mau memberikan informasinya kepada advokat bersangkutan.

Coba bandingkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang di dalam undang-undangnya memberikan sanksi pidana bagi seseorang yang diduga menghalangi atau menghambat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang saat ini diduga dilakukan oleh Fredick Yunadi.

Penulis juga coba bayangkan bagaimana kalau instansi pemerintah yang penulis kirimkan surat untuk meminta informasi itu membalas suratnya lebih dari sebulan, atau tidak juga membalasnya. Penulis yakin dalam pembuktian tidak bisa menyangkal lawan, dan putusannya pasti mengabulkan gugatan lawan. Selanjutnya yang penulis lakukan adalah mengirim surat aduan ke atasannya dan pihak yang diadukan hanya diberi peringatan biasa. Namun, akibat hukum yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut jelas menimbulkan kerugian untuk klien penulis dalam mempertahankan haknya.

Walaupun advokat memiliki hak yang diatur undang-undang, tidak selalu dengan cepatnya hak tersebut bisa didapat. Belajar dari pengalaman ini, maka sebaiknya ketika kita sebagai advokat bermaksud untuk meminta informasi kepada instansi pemerintah atau pihak terkait sebaiknya dilakukan jauh hari dan melakukan pendekatan-pendekatan informal yang tentunya tanpa melakukan perbuatan yang melanggar hukum (baca: Suap), agar informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan sehingga bisa kita pergunakan untuk membela kepentingan hukum klien kita dengan maksimal.

Dipos oleh selasar:

https://www.selasar.com/jurnal/41334/Mengurai-Hak-Mendapatkan-Informasi-untuk-Advokat# 

Iklan

Sehari di Sekolah

Pemerintah pada keterangan yang disampaikan kepada media menyatakan saat ini masih merumuskan bagaimana idealnya program full day school. Harapannya full day school dilaksanakan sebagai sarana pendidikan penguatan karakter. Saran menunda program full day school muncul dari berbagai kalangan salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Jauh sebelum adanya ide full day school, saya dan seluruh siswa di SMAN 4 Surabaya di tahun 2008 – 2011 sudah pernah menikmati enak tidaknya suatu sistem bernama full day school. Maka setidaknya saya dapat bercerita bagaimana saya dulu sekolah dengan model full day school dengan bumbu kenakalan seorang siswa SMA di jaman itu. Baca lebih lanjut

Mahalnya Sebuah Hidayah

Pernah ada siswa SMA menentang kebijakan kepala sekolahnya yang setiap pagi mengaji di speaker sekolah, ia mengirimkan pesan melalui e-mail agar kepala sekolahnya menghentikan kegiatan mengaji itu karena status sekolah negeri bukan sekolah islam. Ultimatumnya meminta kepala sekolah menyediakan ruangan bagi siswa non muslim jika tetap mengaji atau mengganti kegiatan mengaji dengan memutar lagu nasional. Siswa ini malah menantang dengan mengancam akan merusak speaker karena tawarannya tidak direalisasikan.

Cerita lain pernah dialami ketika ia berseberangan pandangan dengan guru agamanya, gurunya tidak terima dan mengancam tidak akan memberikan nilai. Maka jawabannya sederhana: pindah agama. Baginya saat itu agama tidak lain hanya mata pelajaran yang mengantarkan pada kelulusan skolah. Semakin ditekan semakin menjadi. Suatu hari ada suatu kegiatan pondok ramadan dimana mewajibkan pesertanya untuk shalat sunah dhuha, karena merasa dipaksa dikencingi lah tempat wudhu masjid sekolah dan menantang panitia untuk duel. Baca lebih lanjut

Apa Kabar IOM FH UNS?

Isu keberadaan iuran ikatan orang tua mahasiswa (IOM) ini pernah menghilang dari ingatan Saya, dan bahkan rasanya belum pernah ada tulisan menyinggung tentang IOM ini. Malah isu ini baru teringat hari ini ketika timeline media sosial Saya sedang ramai adanya aksi atau demo di UNS dalam rangka memperingati hari pendidikan lalu.

Sebelum diberlakukannya UKT tahun 2012, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2011 keatas (2010, 2009, 2008 dan seterusnya) masih dikenakan iuran ikatan orangtua mahasiswa atau IOM. Sejak bergantinya kebijakan dari SPP BPI menjadi UKT di tahun 2012, keberadaan saldo dari IOM ini belum lah jelas. Atau jika ada yang mengetahui, bisa melengkapi tulisan ini. Baca lebih lanjut

Setiap Manusia Bisa Berubah

Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta lalu sudah usai, hasilnya masih kita tunggu tetapi sangat disayangkan media sosial masih saja banyak akun – akun yang nyinyir calon ini dan itu. Saya harus berpikir berulang kali ketika hendak menerbitkan tulisan yang menyinggung pilkada ini, karena isu yang “digoreng” cukup sensitif, yaitu agama dan etnis. Dan inilah tulisan pertama dari sekian lama menahan keinginan ini.

Karena ini Saya tujukan kepada mereka yang suka nyinyir, terutama yang mengatasnakana Islam maka Sayapun nyinyir dengan cara Saya.

Saya cukup risih dengan kalimat – kalimat “Dasar Cina” lah, “Kafir” lah atau apalah itu yang menyinggung takdir mutlak dari Tuhan. Kalaupun Saya bisa memilih saat dilahirkan, Saya akan memilih lahir dari orang tua yang suku dan ras yang kira – kira aman untuk hidup di suatu daerah. Kalau untuk kafir, Saya lebih nyaman dengan kata non muslim. Baca lebih lanjut

Oh, Selmadena

Selmadena Aquilla, kisah percintaan sosok wanita ini belakangan menyeramkan bagi “Mas – Mas bujangan yang sedang meniti karir dengan beban rindu menjalin percintaan ala long distance relationship”. Menyeramkan layaknya kekhawatiran sebagian golongan terhadap penyebaran paham Wahabi yang diduga akan berakibat pada pecahnya persatuan umat. Bisa – bisa para perempuan yang hanya memadu kasih melalui smart phone di malam minggu karena menjalani long distance relationship alias LDR mengikuti langkah Mbak Selma dengan meninggalkan kekasihnya demi kepastian untuk menikah.

Tetiba Mas – Mas bujangan mengetahui kisah Mbak Selma dengan baper menyanyikan lagu “Dinda apa kabar kau di sana Lelahkah menungguku berkelana Lelahkah menungguku kau di sana… Masih banyak yang harus kucari, tuk bahagiakan hidupmu nanti” Baca lebih lanjut

Merindukan Mijon

Awal tahun 2017 ini masyarakat Indonesia harus mengeluarkan dana lebih untuk pengurusan STNK dan BPKB baru kendaraan pribadinya. Tidak hanya STNK dan BPKB saja, tetapi juga harga cabe, dan bahan bakar minyak non-subsidi. Bahkan kabarnya tarif dasar listrik 900 VA subsidinya dicabut. Bukan tarifnya yang naik tapi ganti harga. Namanya juga tahun baru, tarifnya juga ganti baru. Sampai – sampai mahasiswa melakukan aksi menunjukan ketidaksetujuannya dengan kebijakan pemerintah.

Sebelum naiknya harga – harga komoditas tersebut, harga tiket kereta api sudah naik diiringi dengan kopi cup kecilnya yang terbuat dari kertas. Kini sudah tidak ada lagi pengusaha perorangan Ibu – ibu dan Bapak – bapak dengan dialek khasnya berteriak “Mijon mijon (mizone) teh anget, kopi, energen anget anget (hangat)”. Sudah tidak ada lagi penjual mijon, penjualnya sekarang korporasi besar yang tidak lain anak perusahaan dari operator kereta api, PT. Reska Multi Usaha. Baca lebih lanjut